Hari ini Polri berulang tahun ke-74 tahun. Diusia yang makin matang, diharapkan institusi penegakan hukum yang kini dipimpin Jenderal Pol Idham Aziz itu lebih profesional. Apalagi, Polri merupakan institusi dengan anggaran nomor 3 terbesar di Indonesia, yakni lebih dari 104 trilun.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Aboebakar Alhabsyi. Dia beharap langkah yang dilakukan Polri sesuai dengan aturan yang ada, setiap kerja yang dilakukan sesuai dengan Protab atau Standar Operasional (SOP) yang dimiliki.
“Anggaran lebih dari Rp 104 triliun ini adalah anggaran terbesar ketiga dari satuan kerja di republik ini. Tentunya dukungan anggaran ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dan harus dioptimalisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ucap Aboebakar Alhabsyi.
Habib Aboebakar sapaan akrab Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengungkapkan kalau selama ini Komisi III sebagai mitra kerja sudah memberikan dukungan anggaran dengan sangat baik.
Selain itu, lanjut Habib Aboebakar, Polri harus selalu menjaga independensinya. Artinya, Polri bekerja atas jati dirinya, bukan karena pengaruh pihak lain. Disini juga berarti Polri harus menjaga netralitasnya. Dalam menjalankan tugas Polri tidak boleh berpihak kepala kelompok tertentu atau pihak tertentu.
Menjelang Pilkada serentak akhir tahun ini, Habib Aboebakar mengingatkan bahwa independensi Polri tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri. Bagaimana mereka menjaga netralitas di tengah percaturan politik akan menjadi penilaian masyarakat.
“Oleh karenanya, sikap netral dan independen dalam Pilkada harus diteguhkan selalu kepada para personel Polri,” tegas politisi dari PKS ini.
Menyinggung soal penegakan hukum, Habib Aboebakar meminta agar apa yang dilakukan Polri harus benar-benar semata-mata untuk pro justicia atau penegakan hukum.
“Jangan sampai ada penegakan hukum karena pesanan, rasa sungkan atau pamrih tertentu. Jangan sampai hukum dibuat tajam kepada salah satu pihak dan tumpul kepada pihak lain, ini tidak boleh,” ujarnya mengingatkan.
Terkhusus di era new normal atau kenormalan baru ini, Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan ini pun meminta Polri harus mengedepankan keselamatan personelnya. Oleh karenanya, dukungan APD (alat pelindung diri) untuk petugas di lapangan harus dikedepankan.
