SEKILASRIAU.COM – Ternyata humas Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Ganda Prabu Nusantara (GPN) adalah seorang politikus dari partai Gerindra Kota Dumai yang menjabat sebagai sekretaris. Ia diketahui bernama Monang M Simanungkalit.
Hal itu diketahui saat dirinya hadir dalam audensi di Kantor Disnaker Dumai terkait persoalan tenaga kerja. Namun ia bukan membawa nama partai melainkan perwakilan dari perusahaan yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini.
“Saya hadir dengan kapasitas sebagai Humas PT GPN. Tidak ada hubungan dengan Gerindra,” ujar Monang Simanungkalit, dilansir dari kupasberita.com.
Sebelumnya diketahui, BUJP PT GPN saat ini tengah menjadi sorotan. Perusahaan tersebut dinilai telah menginjak-injak marwah Payung Negeri setelah Ngeprank hasil notulen yang dibuat bersama beberapa waktu lalu.
Salah satu point penting dari hasil notulen tersebut terkait akan mempekerjakan kembali belasan sekuriti yang telah kehilangan pekerjaan akibat pergantian BUJP di wilayah kerja Wilmar Nabati Indonesia.
Panglima Tameng Adat LAMR, Tengku Dedek Iskandar, sempat terheran melihat kehadiran dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Dumai itu di Kantor Disnaker.
Apalagi saat pertemuan, Monang M Simanungkalit berbicara atas nama BUJP PT Ganda Prabu Nusantara.
“Saya tahu beliau pengurus Partai Gerindra Dumai, tapi tidak tahu apa kapasitasnya hadir dalam pertemuan itu. Malah beliau pula yang secara tegas menyampaikan bahwa PT GPN tidak bisa menerima 12 tenaga kerja yang sedang diperjuangkan,” ujar Tengku Dedek Iskandar, Jumat (07/02/25).
Tengku Dedek menegaskan tidak akan terpengaruh dengan pihak manapun yang coba-coba menghalangi perjuangan yang menyangkut marwah Lembaga Adat Melayu Riau.
“Kita ingin mengingatkan siapa saja, jangan ada yang mencoba menghalangi perjuangan kami untuk menjaga marwah Lembaga Adat Melayu Riau,” tegas Tengku Dedek.
Aksi Demo 10 Februari 2025
Tengku Dedek mengungkapkan aksi demo yang akan digelar pada 10 Februari 2025 nanti melibatkan berbagai elemen masyarakat dari Dumai maupun luar Dumai.
“Surat pemberitahuan sudah kita masukkan siang tadi ke Polres Dumai. Aksi kita gelar di dua titik, masing-masingnya Pintu Gate Wilmar di Jalan Datuk Laksamana dan Pintu Gate di KID Pelintung mulai tanggal 10 Februari hingga 24 Maret. Tuntutan kita meminta GM Wilmar angkat kaki dari Dumai dan pembatalan kontrak BUJP PT Ganda Prabu Nusantara,” kata Panglima, Tengku Dedek.
Lebih lanjut disampaikan Panglima Tengku Dedek Iskandar, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Ganda Prabu Nusantara telah melanggar kesepakatan yang ditanda tangani bersama saat pertemuan di Gedung LAMR Dumai.
“Mereka telah membuat hati dan marwah masyarakat Melayu diinjak-injak. Kita juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus dugaan pungli terhadap pekerja security yang dilakukan oknum PT Ganda Prabu Nusantara,” ujar Panglima Tengku Dedek Iskandar.
Editor: Redaksi
