Rokan Hilir (sekilas Riau) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memfasilitasi kegiatan mediasi antara peserta aksi damai masyarakat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam (Kubu–Kuba) dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, sekitar pukul 15.30 WIB hingga malam hari, bertempat di Stasiun Pengepul Pinang GS PT PHR, Jalan Lintas Kubu–Kuba Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir.
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, BBA, MBA, dan dihadiri unsur Forkopimda serta pemangku kepentingan terkait, di antaranya Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Diki Apriyadi, S.Hub.Int, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Sayhroni, SIK, MH, perwakilan SKK Migas, pimpinan PT PHR Riau, unsur kecamatan dan kepenghuluan, tokoh masyarakat, serta perwakilan massa aksi yang berjumlah sekitar 50 orang.
Dalam forum mediasi tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain prioritas tenaga kerja lokal, perbaikan Jalan Lintas Kubu dari Pinang GS menuju Kilometer Nol, kontribusi CSR perusahaan yang transparan, kepedulian lingkungan dan penanganan limbah, pelatihan dan magang tenaga kerja lokal, ganti rugi rumah masyarakat yang terdampak aktivitas bawah tanah, serta transparansi perusahaan terkait gaji dan kontrak kerja.
Wakil Bupati Rohil Jhony Charles dalam arahannya menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan membentuk grup WhatsApp yang melibatkan unsur pimpinan daerah, PT PHR, PT JJP, dan tokoh masyarakat Kubu–Kuba. Ia juga menegaskan kewajiban CSR PT PHR sebesar 2,5 persen yang harus dikelola secara transparan, percepatan penanganan limbah lingkungan, penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat setempat, serta mendorong kontribusi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam perbaikan jalan lintas Kubu–Kuba.
Sementara itu, pihak PT PHR menyampaikan bahwa perusahaan telah mempekerjakan tenaga kerja lokal, bersikap terbuka terhadap aduan lingkungan, berkomitmen terhadap transparansi CSR, serta memiliki rencana perawatan dan pengaspalan jalan secara bertahap mulai tahun 2026.
Namun, PT PHR menyatakan belum dapat memberikan gambaran pasti program tahun 2027–2028 karena keterbatasan anggaran dan status jalan yang merupakan jalan regional.
Perwakilan massa aksi melalui koordinator lapangan menyatakan belum menerima tawaran PT PHR terkait perbaikan jalan sepanjang ±4 kilometer yang direncanakan pada April 2026, serta tetap menuntut perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer tanpa adanya negosiasi.
Massa juga menyatakan kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan belum dipenuhi.
Kegiatan mediasi berlangsung hingga pukul 21.30 WIB dan berakhir tanpa kesepakatan. Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan damai. Selama kegiatan berlangsung, pengamanan dilakukan oleh personel gabungan TNI sebanyak 50 orang, Polri 130 orang, serta Security PT PHR sebanyak 17 orang.
Himbauan Dandim 0321/Rohil kepada Masyarakat
Menanggapi kegiatan tersebut, Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Diki Apriyadi, S.Hub.Int menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kubu–Kuba agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dandim menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara santun, damai, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat memperkeruh suasana.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan anarkis, serta tidak menyampaikan ujaran provokatif yang dapat memicu konflik sosial.
“TNI bersama Polri dan pemerintah daerah akan terus hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas wilayah demi kepentingan bersama,” tegas Dandim.
Ia juga meminta agar apabila terdapat rencana aksi lanjutan, dapat dikoordinasikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga situasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir tetap aman dan kondusif.
