SEKILASRIAU.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nusron menyatakan pihaknya siap mengikuti sekaligus membantu proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron kepada awak media seusai Salat Jumat di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut Nusron, proses hukum tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Pertanahan.
Ia menegaskan peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola internal tetap menjadi perhatian kementerian.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” katanya.
Pelayanan Pertanahan Dipastikan Tetap Berjalan
Meski proses hukum sedang berlangsung, Nusron memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sejumlah program percepatan pelayanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN disebut tetap berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Nusron.
Kerja Sama dengan KPK Tetap Dilanjutkan
Nusron juga memastikan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK tetap berlanjut.
Kerja sama tersebut, yang disebut telah diinisiasi sejak 22 Oktober 2025, diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Kerja sama itu mencakup upaya mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, memberikan kepastian hukum, mengamankan aset daerah, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Editor: Redaksi
