SEKILASRIAU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai lakukan kunjungan ke Balai rehabilitasi Lido Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia di Bogor.
Kunjungan ini dilakukan oleh Pansus C DPRD Dumai yang dipimpin oleh ketua Pansus Johannes M.P Tetelepta, S.H., M.M dan ikuti jajarannya seperti Roni Ganda Bakara, A.Md., serta Anhar Rizki Siregar, juga didampingi oleh Plt. Kepala BNN Kota Dumai, Juliandri Eka Prawira, S.H.
Kedatangan anggota DPRD Dumai ini disambut oleh Kasubag Rencana, Kepegawaian dan TU Balai Besar Rehabilitasi Lido, Jeffri Richard Tuapattimain, S.T.
Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah dalam rangka menyempurnakan Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, yang mana salah satu penilaian rencana aksi nasional, minimal masing-masing daerah memiliki Perda yang mengatur hal tersebut. Sekaligus untuk melihat secara langsung Balai Besar Rehabilitasi untuk sebagai acuan bagi Kota Dumai nantinya.
Mengingat Dumai memiliki ratusan pintu yang bisa dimasuki narkotika, sangat diharapkan Dumai juga mempunyai balai rehabilitasi layaknya Balai Besar Rehabilitasi Lido, karena keterbatasan yang ada di Dumai saat ini, hanya bisa rawat jalan, tidak ada rawat inap. Dan balai terdekat yang ada, hanya di Deli Serdang dan Batam yang tentu membutuhkan biaya yang besar.
Dengan adanya Perda ini, diharapkan minimal OPD terkait dapat dititipkan mata anggaran misalnya di Dinas Sosial untuk biaya pengantaran, sehingga tidak timbul penilaian di masyarakat bahwa rehabilitasi ini hanya untuk orang yang mampu, tetapi juga bisa untuk umum yang memang pantas direhabilitasi.
Diharapkan juga dengan adanya Perda ini, anak-anak sekolah yang pantas direhabilitasi punya kejelasan status belajarnya, jangan sampai karena ingin menyelamatkan generasi muda, mereka jadi putus sekolah.
“Ingat, kita menghadapi proxy war yang hari ini terus menghantam bonus demografi. Kita harus menyelamatkan generasi muda kita dari penyalahgunaan dan sebagai korban napza,” kata Ketua Pansus.
“Dan karena ini adalah ranperda inisiatif Pemerintah Kota Dumai, maka DPRD Kota Dumai siap mendukung progam dan kebijakan Pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya DPRD Dumai telah melaksanakan koordinasi bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal ini. ***
