SEKILASRIAU.COM – Salah satu anggota Komisi I DPRD Dumai, Edwar Randa yang akrap disapa Edo mengecam PT Wilmar dan Ganda Prabu Nusantara (GPN).
Kecaman yang dilontarkan anggota dewan tersebut bukan tak berdasar, lantaran tidak ada kejelasan dari dua perusahaan itu terkait hasil keputusan bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dumai beberapa waktu lalu.
Sebagaimana dilansir dari Kupasberita.com, kedua perusahaan terkesan telah melecehkan marwah LAMR Dumai dengan sengaja mengabaikan kesepakatan bersama yang telah diputuskan pada pertemuan, Senin (13/01/25) lalu.
“Tolong hargai keputusan bersama lembaga yang paling kami hormati,” ujar Edo, kepada Sekilas Riau, Rabu (29/1/2025).
Dikatakan Edo, perusahaan tak wajar tidak menghargai keputusan bersama yang telah dibuat. Apalagi diinisiasi oleh Lembaga Adat Tinggi di Kota Dumai ini.
“Wilmar Dumai sebagai pemberi tender seharusnya tegas dengan mitra kerjanya. Karena telah mengetahui hasil rapat,” jelasnya.
Edo menambahkan, sebagai komisi I DPRD Dumai yang membidangi ketenagakerjaan juga selalu memantau isu-isu tenaga kerja.
Diakui Edo, dirinya juga mendengar informasi keberadaan PT GPN ini, dari tidak melaporkan perekrutan tenaga kerja di Disnaker maupun isu Pungutan Liar (Pungli).
“Seharusnya kedua perusahaan menjalin hubungan yang baik. Saling berkomunikasi terkait permasalahan belasan sekuriti tersebut,” jelas Edo.
Apabila ini diabaikan, dirinya selaku asli anak melayu yang tinggal di Kota Dumai sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi.
Dirinya berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan dengan baik.
“Kita masih berfikir positif, mungkin karena hari libur. Namun persoalan ini harus segera berakhir pasalnya menyangkut marwah melayu dan kondusifitas Kota Dumai,” pungkasnya.
LAMR Dumai Kena Prank
Sebelumnya telah diberitakan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai kena Prank oleh perusahaan sesuai notulen kesepakatan mediasi beberapa waktu lalu mengenai belasan sekuriti Wilmar Nabati Indonesia.
Salah satu point penting notulen kesepakatan tersebut yakni memperkerjakan kembali belasan sekuriti yang kehilangan pekerjaan akibat dari pergantian Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
Kepada media, Panglima Tameng Adat LAMR Dumai, Tengku Dedek Iskandar, menyayangkan belum ada kejelasan terkait notulen kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
Ditegaskan Tengku Dedek, ini jelas tidak menghargai kesepakatan yang telah dibuat, apalagi diketahui oleh pihak kepolisian, TNI, Disnaker bahkan Lembaga Adat.
Terkait hal ini, Panglima Tameng Adat itu menunggu arahan petinggi LAMR Dumai yang akan melakukan aksi demo besar-besaran sesuai pernyataan saat mediasi berlangsung.
Tengku Dedek menilai perusahaan tidak menghiraukan dan kesepakatan ini dianggap “Mainan”.
“Saat ini kami menunggu arahan dari Datuk. Laporan juga telah diteruskan. Di internal kami juga telah melakukan persiapan aksi besaran di KID Pelintung,” ujar Tengku Dedek.
Kata Perusahaan
Salah satu Manager Wilmar Dumai yang turut menandatangani notulen kesepakatan, Andi Krisna, saat dikonfirmasi mengarahkan awak media ke bagian Humas untuk mempertanyakan hal tersebut.
Dirinya mengatakan tidak ada kewenangan untuk menanggapi hal itu.
“Confirmasi ke Humas, saya tidak punya kewenangan untuk berikan statement,” tulis Andi Krisna, via WhatsApp, Selasa (28/1/2025).
Sementara itu Humas Wilmar Dumai, Marwan Anugrah, membantah tidak menghiraukan notulen kesepakatan tersebut dan telah berkoordinasi dengan PT Ganda Prabu Nusantara (PGN).
“Tidak ada yang menghiraukan, hari Jumat lalu dari Wilmar pak Agus selaku head security sudah menghubungi pihak PT GPN (Pak Harahap). Info yang di dapat PT GPN masih mengkoordinasikan terkait notulen kemarin di internal mereka,” kata Marwan, Selasa (28/1/2025).
Esoknya, tambah Marwan, pihaknya juga telah menghubungi Kacab PT GPN di Dumai.
“Setelah itu di hari Sabtu nya kami konfirmasi juga melalui Pak Atan selaku Kacab PT GPN di Dumai, info dari Pak Atan pun sama masih menunggu hasil Koordinasi di internal PT GPN,” sambungnya.
Dipertegasnya kembali, Wilmar Dumai tidak ada menghiraukan notulen kesepakatan.
“Tidak ada menghiraukan, dari kami terus menanyakan perkembangan dari internal PT GPN namun mereka masih belum memberikan jawaban yang pasti,” ungkapnya.
Ditanya mengenai ikut menandatangani akan mempekerjakan kembali belasan sekuriti 2 minggu ke depan, Wilmar Dumai mengatakan bukan pihaknya yang menjanjikan.
“Dalam pertemuan di kantor LAMR Dumai kemarin dari Wilmar yang diwakili oleh Pak Andy Krisna sebenarnya yang menjanjikan adalah dari pihak PT GPN bukan Wilmar,” ucapnya.
Marwan menambahkan, Wilmar tidak memberikan statment apapun terkait nasib belasan sekuriti sesuai regulasi kontrak saat pertemuan berlansung di gedung LAMR Dumai.
“Pak Andy Krisna tidak memberikan statement apapun perihal nasib 12 orang Krn itu sesuai dengan regulasi dimana kontrak dng PT Banusa di area Wilmar Dumai selesai, begitupun berdasarkan kontrak PKWT antara PT Banusa dengan 36 orang selesai di tanggal 31 Desember 2024,” terangnya.
“Intinya kami pun sedang menunggu informasi dari PT GPN terkait yang mereka janjikan di kantor LAMR Dumai kemarin,” imbunya.
Sedangkan pihak PT PGN yang diketahui bernama Ridho hingga artikel ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan sama sekali saat dikonfirmasi.
Sebagai informasi, belasan sekuriti tempatan telah kehilangan pekerjaan di wilayah kerja Wilmar Nabati Indonesia akibat dari pergantian BUJP.
Nasib belasan sekuriti tersebut mendapatkan titik terang akan dipekerjakan kembali setelah LAMR Dumai melakukan rapat bersama Wilmar, PT GPN serta Disnaker.
Rapat mediasi juga dihadiri oleh pihak kepolisian dan juga TNI yang berlangsung pada Senin (13/1/2025) lalu.
Sesuai dari salah satu point penting notulen kesepakatan mediasi yakni mempekerjakan kembali belasan sekuriti 2 minggu ke depan sejak ditandatangani. (Red)
