SEKILASRIAI.COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada Kamis (7/9).
Kunjungan ini dilaksanakan untuk membahas pemenuhan kebutuhan guru di SMA/sederajat mengingat hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam hal kunjungan ini, DPRD Dumai dipimpin oleh Ketua Komisi I, Idrus, S.T dan disambut oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M. Harun Al Rasyid, S.STP., M.Tr.I.P.
Kedatangan DPRD Dumai turut diikuti oleh Anggota Komisi I lainnya, yaitu Sri Wanah, Jem Harahap dan Bujang beserta staf.
Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan guru dibeberapa SMA/sederajat yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
“Permasalahan ini memerlukan solusi yang cepat dari Pemerintah Provinsi Riau mengingat hal tersebut akan berdampak langsung kepada siswa,” kata Idrus.
Komisi I meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat segera melakukan pendataan kebutuhan di sekolah yang dikabarkan masih mengalami kekurangan guru.
“karena masih ditemukan sekolah yang memiliki beberapa guru mata pelajaran yang sama sehingga menyebabkan kurangnya jam mengajar guru tersebut dan berdampak pada pencairan sertifikasi, sedangkan di sekolah lain terjadi kekurangan atau kekosongan guru mata pelajaran tersebut,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, melalui Bidang Pembinaan SMA, Dian Sasmita, S.Ikom, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan pendataan jumlah guru Non ASN di Provinsi Riau.
“Dari hasil pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah guru Non ASN yang tersedia sudah melebihi kebutuhan guru di Provinsi Riau,” ujarnya.
Dian Sasmita juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah diberikan kewenangan untuk melakukan relokasi guru PPPK yang telah ada untuk memperjelas kebutuhan guru di lapangan.
“Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga akan melakukan pendataan kekurangan guru untuk setiap mata pelajaran untuk mengetahui jumlah kebutuhan guru yang sebenarnya di lapangan,” ungkapnya. ***
