Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kota Dumai, Warga Harap Tidak Hanya Seremonial Semata

Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kota Dumai, Warga Harap Tidak Hanya Seremonial Semata
Spanduk ucapan selamat datang Kunker Komisi V DPR RI

SEKILASRIAU.COM – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dikabarkan melakukan kunjungan ke Kota Dumai dalam rangka meninjau langsung kondisi infrastruktur dan transportasi.

Hal tersebut diketahui dari beredarnya spanduk ucapan selamat datang dari Pemko Dumai di media sosial maupun jaringan group WhatsApp.

Berdasarkan informasi diterima Sekilas Riau, kunjungan kerja reses tersebut diagendakan pada Kamis 19 Juni 2025 siang.

Ismail, salah satu warga Dumai mengatakan kunjungan anggota DPR RI komisi V menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur nasional, baik jalan, pelabuhan, terminal, dan sarana transportasi.

Ia berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial semata dan benar-benar mengawasi dan berpihak ke masyarakat.

“Kalau sudah turun langsung ke lapangan, kami harap jangan tutup mata. Jangan ada kongkalikong atau kepentingan kelompok dalam proyek infrastruktur ini. Yang utama, pembangunan harus betul-betul berpihak kepada masyarakat,” ujar Ismail kepada Sekilas Riau disebuah Warkop, Kamis (19/6/2025).

Pria kelahiran tahun 1982 itu juga meminta Komisi V mengunjungi pembangunan sebuah Gor stadiun sepakbola di Kota Dumai yang isunya tidak mematuhi regulasi dalam penimbunan.

Foto: Pemandangan pembangunan stadiun sepakbola di Kota Dumai

“Isu penimbunan pembangunan gor di stadiun bola di Kelurahan Tanjung Palas kan jelas tu kabarnya gunakan hasil tambang galian C tak berizin. Kita berharap komisi V DPR RI dapat menjelaskan ke masyarakat,” kata Ismail.

Dirinya kembali berharap komisi V DPR RI dapat memastikan proyek-proyek pembangunan di Dumai berjalan transparan dan tepat guna.

“Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan di Kota Dumai, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi masukan, keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat,” tuturnya. (Red)