SEKILASRIAU.COM – Seorang anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Muhammad Al Ichwan Hadi, meminta Wilmar untuk meninjau ulang kerjasama Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Ganda Prabu Nusantara (PT GPN).
Hal ini lantaran dinilai telah menganggu kondusifitas yang ada di Kota Dumai. Parahnya lagi diduga telah mengingkari kesepakatan bersama Lembaga Tinggi Adat Melayu.
Kepada Sekilas Riau, Muhammad Al Ichwan Hadi mengaku terus mengikuti perkembangan persoalan yang ada di Kota Dumai. Termasuk belasan sekuriti tempatan yang kehilangan pekerjaan akibat pergantian BUJP di wilayah kerja Wilmar.
“Kita terus pantau peristiwa yang terjadi di Kota Dumai, apalagi terkait soal ketenagakerjaan di bawah Komisi kita. Kan Tameng Adat LAMR Dumai juga sempat demo di Wilmar kemarin,” ujar Iwan Jambul, sapa akrabnya.
Terkait soal belasan sekuriti itu, kata Iwan Jambul, telah mendapatkan informasi mereka akan dipekerjakan kembali setelah adanya rapat di gedung LAMR Dumai.
Diungkapkannya, dalam rapat sempat mendengar pembahasan adanya Pungutan Liar (Pungli) dan pergantian pemodal perusahaan BUJP serta tidak adanya laporan perekrutan tenaga kerja di Disnaker.
Akan tetapi yang terpenting, tambah Iwan Jambul, adanya hasil kesepakatan bersama agar kondusifitas Kota Dumai terjaga.
“Ada pemberitaan juga kemarin kan, polisi bersitegang soal dugaan Pungli dengan manajemen BUJP PT GPN saat rapat, terus terungkap adanya pergantian pemodal PT GPN dari Pak Mail ke Pak Atan. Selanjutnya perdebatan perekrutan tenaga kerja dengan Disnaker. Namun yang terpenting semua clear tercapai tujuannya,” ucap Iwan Jambul.
Saat ini dirinya menyayangkan persoalan belasan sekuriti kembali mencuat, lantaran perusahaan diduga telah melanggar hasil kesepakatan bersama itu.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa hasil kesepakatan dilanggar. Apalagi di mediasi oleh Lembaga Tinggi Adat,” ungkap Iwan Jambul.
Menurutnya, ini akan memicu kondusifitas Kota Dumai kembali terganggu. Apalagi telah dikaitkan dengan marwah Lembaga Adat Melayu.
“Kita minta Wilmar Dumai untuk meninjau ulang kerjasama BUJP dengan PT GPN,” pungkasnya.
LAMR Dumai Kena Prank
Sebelumnya telah diberitakan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai kena prank oleh perusahaan sesuai notulen kesepakatan mediasi beberapa waktu lalu.
Salah satu point penting notulen kesepakatan tersebut yakni memperkerjakan kembali belasan sekuriti yang kehilangan pekerjaan akibat dari pergantian Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di wilayah kerja Wilmar Dumai.
Panglima Tameng Adat LAMR Dumai, Tengku Dedek Iskandar, menyayangkan belum ada kejelasan terkait notulen kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
Ditegaskan Tengku Dedek, ini jelas tidak menghargai kesepakatan yang telah dibuat, apalagi diketahui oleh pihak kepolisian, TNI, Disnaker bahkan Lembaga Adat.
Terkait hal ini, Panglima Tameng Adat itu menunggu arahan petinggi LAMR Dumai yang akan melakukan aksi demo besar-besaran sesuai pernyataan saat mediasi berlangsung.
Tengku Dedek menilai perusahaan tidak menghiraukan dan kesepakatan ini dianggap “Mainan”.
“Saat ini kami menunggu arahan dari Datuk. Laporan juga telah diteruskan. Di internal kami juga telah melakukan persiapan aksi besaran di KID Pelintung,” ujar Tengku Dedek.
Kata Perusahaan
Salah satu Manager Wilmar Dumai yang turut menandatangani notulen kesepakatan, Andi Krisna, saat dikonfirmasi mengarahkan awak media ke bagian Humas untuk mempertanyakan hal tersebut.
Dirinya mengatakan tidak ada kewenangan untuk menanggapi hal itu.
“Confirmasi ke Humas, saya tidak punya kewenangan untuk berikan statement,” tulis Andi Krisna, via WhatsApp, Selasa (28/1/2025).
Sementara itu Humas Wilmar Dumai, Marwan Anugrah, membantah tidak menghiraukan notulen kesepakatan tersebut dan telah berkoordinasi dengan PT Ganda Prabu Nusantara (PGN).
“Tidak ada yang menghiraukan, hari Jumat lalu dari Wilmar pak Agus selaku head security sudah menghubungi pihak PT GPN (Pak Harahap). Info yang di dapat PT GPN masih mengkoordinasikan terkait notulen kemarin di internal mereka,” kata Marwan, Selasa (28/1/2025).
Esoknya, tambah Marwan, pihaknya juga telah menghubungi Kacab PT GPN di Dumai.
“Setelah itu di hari Sabtu nya kami konfirmasi juga melalui Pak Atan selaku Kacab PT GPN di Dumai, info dari Pak Atan pun sama masih menunggu hasil Koordinasi di internal PT GPN,” sambungnya.
Tegas Wilmar
Dipertegasnya kembali, Wilmar Dumai tidak ada menghiraukan notulen kesepakatan.
“Tidak ada menghiraukan, dari kami terus menanyakan perkembangan dari internal PT GPN namun mereka masih belum memberikan jawaban yang pasti,” ungkapnya.
Ditanya mengenai ikut menandatangani akan mempekerjakan kembali belasan sekuriti 2 minggu ke depan, Wilmar Dumai mengatakan bukan pihaknya yang menjanjikan.
“Dalam pertemuan di kantor LAMR Dumai kemarin dari Wilmar yang diwakili oleh Pak Andy Krisna sebenarnya yang menjanjikan adalah dari pihak PT GPN bukan Wilmar,” ucapnya.
Marwan menambahkan, Wilmar tidak memberikan statment apapun terkait nasib belasan sekuriti sesuai regulasi kontrak saat pertemuan berlansung di gedung LAMR Dumai.
“Pak Andy Krisna tidak memberikan statement apapun perihal nasib 12 orang Krn itu sesuai dengan regulasi dimana kontrak dng PT Banusa di area Wilmar Dumai selesai, begitupun berdasarkan kontrak PKWT antara PT Banusa dengan 36 orang selesai di tanggal 31 Desember 2024,” terangnya.
“Intinya kami pun sedang menunggu informasi dari PT GPN terkait yang mereka janjikan di kantor LAMR Dumai kemarin,” imbunya.
Sedangkan pihak PT PGN yang diketahui bernama Ridho, hingga artikel ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan sama sekali saat dikonfirmasi.
Hasil Rapat
Sebagai informasi, belasan sekuriti tempatan telah kehilangan pekerjaan di wilayah kerja Wilmar Nabati Indonesia akibat dari pergantian BUJP.
Nasib belasan sekuriti tersebut mendapatkan titik terang akan dipekerjakan kembali setelah LAMR Dumai melakukan rapat bersama Wilmar, PT GPN serta Disnaker, pada Senin (13/1/2205) lalu.
Rapat mediasi juga dihadiri oleh pihak kepolisian dan juga TNI.
Sesuai dari salah satu point penting notulen kesepakatan mediasi yakni mempekerjakan kembali belasan sekuriti 2 minggu ke depan sejak ditandatangani. (Red)
