SEKILASRIAU.COM – Warga mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Dumai, melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Selasa (21/5/2024).
Aksi tersebut menuntut Kadis Pendidikan Kota Dumai untuk memberikan klarifikasi atas dugaan adanya praktek politik praktis di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) beberapa waktu lalu.
Kedatangan masa aksi disambut baik oleh Kadis Pendidikan Kota Dumai, Hj Yusmanidar. Mengingat panasnya terik matahari, Kadis tersebut mengajak untuk berdiskusi di dalam ruangan.
Di dalam ruangan, Yusmanidar didampingi Kabid SMP, Faisal dan Kabid Infrastruktur, Okto, membantah adanya dugaan politik praktis di lingkungan SMP N 2 Dumai saat itu.
Dijelaskan, pihak sekolah SMP N 2 Dumai memang mengundang wako Paisal untuk ikut hadir dalam apel Senin sebagai instruktur upacara. Undangan tersebut pun dipenuhi Wako Paisal seperti hal sekolah lainnya.
“Yang disampaikan Pak Wali saat itu, ya seperti biasa, bagaimana anak-anak kita belajar lebih baik, berprestasi, masa depan yang baik serta tidak meninggalkan ajaran agama,” kata Yusmanidar.
Setelah selesai upacara, lanjut Kadis, para murid mengajak berfoto dengan Wako Paisal.
“Biasalah kan foto bersama, anak-anak juga ngajak foto gtu,” lanjutnya.
Diterangkan Yusmanidar, Wako Paisal memang mau memberikan sagu hati kepada group paduan suara. Ketika itu murid SMP N 2 Dumai ikut mengisi paduan suara di acara MTQ menyanyikan lagu-lagu Mars MTQ dan lainnya.
“Karena hasilnya memuaskan, tampil bagus, Pak Wali memberikan sagu hati. Sagu hati itu berupa baju kaos,” terang Yusmanidar.
Foto Baju Angka Dua
Terkait ASN foto bersama Wako Dumai dengan baju tersebut, Kadis menjelaskan Kepala Sekolah tidak mengetahui itu baju apa. Niatnya hanya memberikan semangat kepada anak-anak.
“Pas foto, Kepala Sekolah SMP N 2 tidak tau itu foto baju apa. Namanya aja foto bersamalah gtu. Jadi tidak ada istilahnya politik praktis. Saya yakin insyaallah tidak ada. Niatnya hanya memberi semangat kepada anak-anak kita,” papar Yusmanidar lagi.
Ditambahkan Kadis, mengenai dua jari di dalam foto berbedar yang ditunjukkan oleh penanggungjawab aksi tersebut itu ialah simbol dari Literasi.
“Kami selalu berfoto menggunakan simbol ini. Ini simbol Literasi. Tujuan tidak ada niat politik, hanya untuk peningkatan. Literasi ini program pemerintah, baik untuk siswa maupun masyarakat. Kalau untuk siswa kami tanggung jawab, untuk masyarakat lini sektornya di kearsipan kita,” tambahnya.
Untuk persoalan ini, diterangkan Yusmanidar kembali, pihak Disdik telah meminta klarifikasi kepada pihak SMP N 2 Dumai. Bahkan klarifikasi pihak sekolah juga telah diterbitkan oleh media massa.
“Kami juga akan turun ke SMP N 2 Dumai lagi untuk tetap memperhatikan netralitas kita sebagai ASN,” pungkasnya.
Sementara itu, penanggungjawab aksi Masyarakat Hukum Adat Dumai, Ismunandar, mengucapkan terimakasih kepada Kadis Pendidikan Kota Dumai atas sambutannya.
Dijelaskan Ismunandar, kedatangannya bersama rombongan ke Disdik Dumai hanya meminta klarifikasi dan tidak ada beretikat buruk, membenci perorangan dan sebagainya.
Kedepannya, Ngah Nandar mempercayakan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Dumai.
“Kita mengkritik ini bukan membenci, memusuhi dan sebagainya. Kita hanya peduli atas kinerja Pemerintah untuk membangun bagaimana kedepannya lebih baik,” tutur Ngah Nandar, sapaan akrabnya.
Terakhir, Ngah Nandar mengucapkan terimakasihnya kepada pihak kepolisian serta pihak TNI yang telah mengawal penyampaian aspirasi ini, sehingga berjalan aman, tertib dan lancar. (Red)