SEKILASRIAU.COM – Sejumlah warga maupun tokoh masyarakat maupun pemuda di Kota Dumai meradang usai mengetahui PT Pertamina Patra Niaga PBBCE menarik sewa Rp135 ribu per jam untuk penggunaan lapangan sepak bola di Kelurahan Purnama.
Lapangan tersebut diketahui telah puluhan tahun digunakan masyarakat untuk sebagai ruang publik olahraga, baik membina generasi muda hingga menyelenggarakan turnamen dan sebagainya.
Kini, akses masyarakat untuk menggunakan lapangan tersebut hanya diberikan apabila membayar dengan hitungan per jam atau 60 menit sebesar Rp135 Ribu.
Pertamina Patra Niaga berdalih, bisnis dilakukan untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Namun, alasan itu tak diterima begitu saja oleh masyarakat kota Dumai.
Seperti perdebatan di beberapa group WhatsApp dan jejaringan media sosial seperti Facebook. Bahkan persoalan tersebut menjadi topik perbincangan hangat saat ini.
Kepada Sekilas Riau, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai, Nanda Aulia, sangat menyayangkan kebijakan yang telah dibuat perusahaan.
Harusnya, kata Nanda, perusahaan bangga telah berjasa memberikan penggunaan lapangan sepak bola tersebut untuk kepentingan masyarakat Dumai umumnya.
“Ini lapangan sudah menjadi denyut nadi olahraga masyarakat Dumai. Seharusnya, selama ini menjadi kebanggaan kontribusi Pertamina Patra Niaga,” ujar Nanda Sepax, sapaan akrabnya, Selasa (8/7/2025).
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah OKP di kota Dumai terkait persoalan ini. Apalagi surat permohonan penggunaan oleh pemerintah juga sia-sia.
Hal tersebut berdasarkan surat balasan yang beredar dari PT Pertamina Patra Niaga PBBCE Dumai, pada 07 Juli 2025 dengan No. 193/PNC341000/2025-SO.
“Kita sudah jalin komunikasi dengan sejumlah OKP di Dumai termasuk beberapa mahasiswa dan tokoh masyarakat. Rata-rata mengecam kebijakan dari Pertamina Patra Niaga ini,” ungkap Nanda Sepax.
Ia mendesak perusahaan segera mengkaji ulang atas kebijakan tersebut jangan jadikan alat negara untuk berhadapan dengan masyarakat nantinya.
“Kami berharap kebijakan dari management perusahaan negara ini dikaji ulang dan jangan sampai menjadi pemantik yang membuat kamtibmas tidak kondusif dan alat negara kalian kerahkan di depan,” pungkasnya. (Red)
