SEKILASRIAU.COM – Wali Koto Solo, Gibran Rakabuming sebut tambang Pasir di Klaten Jawa Tengah punya beking yang mengerikan.
Hal itu berawal dari unggahan yang dilihat Minggu (27/11) itu, pengunggah menyebut ada 20 titik lokasi penambangan ilegal, tapi tidak ada tindakan tegas dari aparat.
Warga itu lalu menandai akun Twitter resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Gibran pun merespons keluhan akun Twitter tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal itu dibekingi oleh sosok yang mengerikan.
“Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri,” kata Gibran.
Ganjar ternyata juga menyebut ada bekingan pada tambang tersebut. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan.
“Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal. Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran,” kata Ganjar di kantornya, di Semarang, dilansir detikJateng, Senin (28/11).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia.
Eddy menyebut tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru Indonesia.
Dia menilai butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal itu.
“Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (28/11/2022), dikutip dari detik.com.
Eddy mengatakan tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu,” jelasnya.
Minta Bentuk Dirjen Gakkum ESDM
Komisi VII, kata Eddy, saat ini telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal.
Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Dirjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.
“Kedua kita juga secara teknis di dalam Komisi VII juga tengah melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tembang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal bisa digantikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM,” katanya.
Eddy mengatakan belum ada target kapan pembentukan Dirjen Gakkum ESDM itu. Saat ini, kata dia, panja illegal mining masih terus bekerja.
“Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya karena panja illegal mining itu sendiri masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan panja illegal mining,” jelasnya.
Editor: Do
