SEKILASRIAU.COM – Polemik pencabutan meteran listrik di rumah seorang Ketua RT di Kota Dumai kian memanas. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Dumai berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Dumai.
Rencana aksi tersebut mencuat dari perbincangan warga dan kemudian dikonfirmasi oleh salah seorang perwakilan Masyarakat Hukum Adat Dumai, Ismunandar.
“Insya Allah hari Senin, Masyarakat Hukum Adat Dumai akan mendatangi kantor PLN Dumai,” ujar Ismunandar saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).
Pria yang akrab disapa Ngah Nandar itu mengaku prihatin atas polemik yang menimpa seorang Ketua RT di Kelurahan Mekar Sari.
Ngah Nandar menilai, tindakan pencabutan meteran listrik akibat tunggakan sekitar Rp100 ribuan dinilai tidak mencerminkan pelayanan yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Kalau memang ada tunggakan, tentu harus diselesaikan. Tetapi jangan sampai masyarakat diperlakukan seolah-olah tidak punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi setelah tunggakan dibayar, persoalan ini tetap berlarut-larut,” katanya.
Dalam aksi nanti, Ismunandar mengaku akan meminta penjelasan resmi dari pihak PLN terkait prosedur pencabutan meteran listrik tersebut.
Ia juga mendesak agar persoalan yang dialami warga segera diselesaikan.
Bahkan, Ismunandar menyatakan akan menyuarakan tuntutan agar pimpinan PLN Dumai dievaluasi.
“Kalau memang pelayanan seperti ini terus dipertahankan dan merugikan masyarakat, kami akan meminta pimpinan PLN berambus dari Dumai,” tegasnya.
Menurutnya, aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai dengan tetap mematuhi ketentuan penyampaian pendapat di muka umum.
Selain menyampaikan aspirasi, massa juga berencana membawa sejumlah tuntutan agar pelayanan kepada masyarakat diperbaiki.
Sebelumnya, polemik ini bermula dari pencabutan meteran listrik di rumah seorang Ketua RT yang kemudian berbuntut laporan ke pihak kepolisian.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Dumai belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. (Red)
