SEKILASRIAU.COM – Persoalan janji politik seragam sekolah untuk semua anak tingkat Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) digratiskan menjadi perbincangan hangat di Kota Dumai.
Janji politik tersebut memang menggiurkan, akan tetapi akankah bisa terwujud atau hanya umbaran mencapai tujuan memenangkan kontestasi.
Untuk menjawab persoalan ini, mari simak ulasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai, Johannes MP Tetelepta SH, MM.
Anggota DPRD 3 Periode
Achie, sapaan akrabnya, selalu mendapatkan kepercayaan menjadi perwakilan rakyat di gedung DPRD Dumai hingga 3 periode berturut-turut dan masih aktif sampai saat ini.
Bahkan di periode 2024-2029 ini, Achie menjabat sebagai wakil ketua DPRD kota Dumai.
Menanggapi janji politik seragam sekolah gratis, Achie mengatakan, sempat menjadi jualan kampanye Pilkada periode sebelumnya. Namun hingga kini masih belum ada yang bisa menunaikan.
Terkait janji politik di Pilkada Dumai tahun 2024 mengenai semua seragam sekolah tingkat SD dan SMP di ajaran baru digratiskan, Achie blak-blakan membahasnya.
Dia memaparkan, program baju gratis tidak bisa langsung diwujudkan dalam dua tahun ke depan hingga 2026.
Pasalnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pemerintah sudah disahkan dan baru saja direvisi.
“RPJMD berlaku hingga 2026, sehingga arah pembangunan dan muatan APBD tidak boleh keluar daripada itu. Jika memang dipaksakan mau direvisi untuk memuat program baju sekolah gratis maka dibutuhkan kajian dan tahapan yang panjang,” ungkap Achie.
Ditambahkannya, penyusunan APBD harus berdasarkan skala prioritas yang menyangkut kebutuhan mendasar di masyarakat serta arah pembangunan kedepan. Hal itu juga harus selaras dan sejalan dengan RPJMP dan RPJMD.
“Makanya apa yang menjadi janji politik H Paisal – Sugiyarto itu sudah tertuang dalam RPJMD dan RPJMP. Jadi bukan sekedar janji. Melihat status kota Dumai sebagai kawasan industri yang berkembang, seluruh muatan RPJMD hampir sepenuhnya ditunaikan H Paisal. Oleh karenanya tahun depan dia bisa fokus penanganan banjir karena program lain tinggal disempurnakan,” ucapnya.
Anggaran Dibahas di DPRD
Program baju sekolah gratis menurut Achie bukan merupakan skala prioritas, karena tidak memuat unsur keadilan terutama bagi kalangan menengah ke atas.
Dalam penyusunaan APBD, pemerintah sudah mengkaji berbagai kebutuhan orioritas di masyarakat seperti infrastruktur. Ini menyangkut jalan, jembatan, drainase, penerangan dan fasilitas umum.
Selain itu prioritas yang wajib lainnya seperti kesehatan, pendidikan bantuan sosial dan beasiswa. Sehingga dalam menyusun APBD tidak bisa dilakukan sesuka hati, hal itu selain akan memicu persoalan juga akan terkendala pada persetujuan di DPRD.
“Itu tidak masuk prioritas, bayangkan saja gak mungkin anak anggota DPRD bajunya di gratiskan, atau ASN, kan tidak adil. Selain itu juga akan membebani anggaran yang besar hingga mencapai 50-60 miliar setiap tahun. Mau diambil dari mana dananya. Mereka jangan berfikir angka 2,3 triliun itu sudah standby dan bebas digunakan, tidak begitu APBD itu bos. Disana kan ada walikota dua periode tanya lah, kalau gak paham wajar saja RPJMD nya hancur lebur saat kami hisab,” tuturnya.
Apabila Anggaran Dipaksakan
Jika berandai-andai, program baju sekolah gratis tetap akan dipaksakan, kata anggota DPRD yang sudah lebih satu dekade tersebut kendala pertama dari sisi persetujuan DPRD, kemudian kajian tentu akan menemukan banyak warga kalangan menengah ke atas yang persentasenya lebih besar tidak layak dibantu baju sekolah.
Bahayanya lagi, masyarakat akan rugi. Karena, beberapa program pemerintah yang sekarang sudah dinikmati seluruh masyarakat seperti beasiswa dan pendidikan gratis atau lainnya akan ada yang dikorbankan alias tidak dilanjutkan. Sebab, alokasi dana harus dialihkan.
“Masyarakat jangan mau terkecoh, angka APBD 2,3 itu masih dalam catatan, eksekusinya belum tentu sesuai mengingat hal-hal prioritas yang harus di dahulukan seperti gaji honor, listrik dan belanja langsung lain. Sekarang saja contohnya, kas daerah sudah lama kosong, kegiatan hampir 100 miliar belum dibayarkan, belum lagi APBD provinsi lagi defisit 1 triliun lebih semua faktor itu akan berdampak, demi anggaran 60 miliar yang harus dikeluarkan setiap tahun habis dibelikan baju, yang ada masyarakat juga akan menjadi korban dan sangat-sangat dirugikan,” bebernya.
Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat lebih selektif, jangan diterima mentah-mentah janji politik dari paslon. Harus ada cross check dan kajian sehingga bisa menilai apakah kontestan tersebut mengada-ngada atau berbohong demi dapat simpati masyarakat atau benar-benar akan bekerja untuk masyarakat.
“Saya berbicara apa adanya, demi masyarakat. Jangan nanti gara-gara terbuai janji-janji gak jelas akan rugi lima tahun ke depan. Mari berfikir kritis,” pungkasnya. **
Editor: Redaksi
