SEKILASRIAU.COM – Jelang tutup buku berakhirnya tahun 2024, anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikabarkan masih bersisa 1,1 Triliun.
Sisa anggaran tersebut menjadi sorotan dan topik perbincangan hangat masyarakat. Lantaran anggaran sebesar itu bakal dikembalikan.
Nah, benarkah anggaran Pemrov Sumbar masih bersisa?
Berdasarkan penelusuran Sekilas Riau, seperti dikutip dari langgam.id, tiga hari sebelum memasuki tahun baru 2025, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Sumbar 2024 masih bersisa Rp1,1 triliun.
Dari sumber tersebut, total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 adalah sebesar Rp 7 triliun.
Sementara realisasi anggaran baru terlaksana Rp 5,9 triliun atau berada di angka 84,32 persen dan fisik 90,43 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Medi Iswandi mengatakan realisasi anggaran hingga 28 Desember 2024 sudah mencapai 84,27 persen.
“Pendapatan sebesar Rp 7 triliun dan realisasinya sebesar Rp 5,9 triliun atau 84,27 persen sampai hari ini,” kata Medi, Sabtu (28/12/2024).
Kata Pengamat
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Negeri Padang (UNP), Doni Satria mengatakan tidak maksimalnya penyerapan anggaran hingga tanggal 28 Desember 2024 merupakan bukti tidak efisiennya kinerja Pemprov Sumbar dalam menggunakan anggaran.
“Jika pelaporannya saja gak beres, bagaimana kita bisa berharap kerjanya juga akan baik,” ujar Doni, Sabtu (28/12/2024).
Ia menuturkan bahwa jika sampai hari ini anggaran tersisa sebesar Rp1 triliun sangat kecil kemungkinan terserap sepenuhnya hingga tutup buku.
“Kemungkinan (perkiraan) sampai akhir Desember hanya sekitar Rp6,4 triliun terealisasi. Artinya masih ratusan miliar yang belum terserap,” tegasnya.
Doni memperkirakan bahwa Pemprov Sumbar cenderung santai pada tahun pertama dalam membelanjakan anggaran dan di akhir tahun baru kejar target. Sehingga, serapan anggaran menjadi rendah.
“Beberapa hal yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik, utamanya adalah mulai bergerak program yang dianggarkan juga sebagian besar di semester 2 tahun berjalan,” cetus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNP itu.
Ia mencontohkan seringkali terjadi di Pemda, pada semester pertama ada kecenderungan kerja santai. “Di semester kedua baru dikebut. Ini tidak bagus,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
