Sekilasriau.com – Sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) merencanakan belajar tatap muka bulan September 2020 ini. Namun terjadi perubahan, direncanakan kembali bulan Oktober mendatang.
“Kami kemarin berkoordinasi dengan Pak Bupati, untuk Rohil kita akan coba belajar tatap muka bulan Oktober dengan syarat sekolah menerapkan protokol kesehatan,”kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil, H.M Nur Hidayat, SH, MH, Selasa (8/9/20).
Sejauh ini, kata Dayat lagi, pihaknya sudah keliling memantau kesiapan sekolah-sekolah. “Kami sudah turun ke 10 Kecamatan yang ada di Rohil selama ini, sekolah yang kami kunjungi menyatakan siap,ujar mantan Kepala Inspektorat Rohil itu.
Sambung Dayat, Bupati Rohil berharap ada semacam surat dari tim gugus tugas dan tim kesehatan masing-masing Kecamatan tempat sekolah tersebut berada tentang berapa sekolah yang siap menghadapi belajar tatap muka itu yang akan direkomendasikan.
“Dengan adanya surat itu, tim dari Kabupaten akan memastikan lagi. Jika ada sekolah tidak mengindahkan apa yang kita gariskan sesuai dengan keputusan bersama empat menteri soal apa yang dilakukan sekolah dalam menghadapi bejalar tatap muka,”urainya.
Jika sekolah sudah menerapkan sesuai dengan SK 4 Menteri, lanjut Dayat, Pemda akan memberikan izin belajar tatap muka terhadap sekolah. Ia akui, dengan belajar sistem daring anak-anak susah untuk memahami pelajaran dan masalah lainnya.
Soal wacana bulan september, dayat menjelaskan, dalam acuan SK 4 Menteri, belajar tatap muka dimungkinkan pada bulan September. Seandainya mereka belajar dibulan september tingkat SMP dan SMA, dua bulan selanjutnya baru masuk tingkat SD.
“Aman tidak ada masalah di zona hijau, baru menyusul PAUD. Namun karena semakin berkembang di zona hijau menjadi kuning ada revisi yang baru dari SK 4 Menteri itu boleh belajar di zona hijau dan zona kuning,”terang Dayat.
Tambahnya, untuk tingkat SMA, SMP dan SD pada bulan Oktober semuanya masuk kembali. “Karena belajar tatap muka ini kalau sekolah dan orang tua bersedia dan Pemda mengizinkan serta sudah melakukan protokol kesehatan sudah bisa. kalau hanya mau saja tapi ini tidak dilakukan, tidak bisa,”pungkasnya.
